Ribuan Guru Honorer di Jawa Tengah Terancam Terdampak Aturan Baru Kemendikdasmen
Sebanyak 1.814 guru non-ASN di Jawa Tengah terancam terdampak aturan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 yang melarang tenaga honorer mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027.
Guru non-ASN yang terdampak berasal dari SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah.
Kebijakan ini memunculkan kekhawatiran di kalangan guru honorer, terutama bagi mereka yang belum terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik.
Padahal, banyak sekolah negeri masih membutuhkan tenaga guru honorer karena jumlah guru ASN belum mencukupi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin, memastikan pemerintah daerah akan berupaya agar tidak ada guru honorer yang diberhentikan.
Menurut Taj Yasin, Pemprov Jawa Tengah akan mengkaji kemampuan APBD untuk mendukung pengangkatan guru menjadi PPPK.
“Jawa Tengah insyaallah tidak ada pemberhentian guru-guru honorer,” ujar Taj Yasin.
Ia mengatakan banyak sekolah negeri di Jawa Tengah masih bergantung pada guru non-ASN.
Karena itu, pemerintah daerah juga mendorong penambahan formasi PPPK agar guru honorer bisa mendapat kepastian kerja.
Namun, pengajuan formasi PPPK tetap harus mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Jawa Tengah, Sodikin, menyebut jumlah guru ASN di Jawa Tengah saat ini mencapai 37.328 orang.
Jumlah tersebut terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu.
Meski begitu, angka tersebut masih belum mencukupi kebutuhan guru di SMA, SMK, dan SLB negeri.
Tinggalkan Balasan